Wednesday, 29 March 2017

Teman teman Guru PAUD wajib tahu Tentang Mekanisme Penerimaan Murid Baru di Kelas 1 SD, Bahwa TIDAK DIPERBOLEHKAN Melaksanakan Tes Baca Tulis Hitung di SD

Intipendidikan.com - Peraturannya ada di PP No 17 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan dan Penyelenggaran Pendidikan


Tolong bisa dishare informasi ini, agar bisa dipahami dan bisa mendampingi anak anaknya untik mendaftar

Kalau masih ada pihak sekolah yang masih "bandel" telp saya di 081281179097, kita akan tindaklanjuti

PASAL 69

(1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun

(2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

(3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru
satuan pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.

(4) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya

(5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada
hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.

(6) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkelainan.

PASAL 70

(1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka pemilihan
peserta didik pada SD/MI berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas dari yang paling tua.

(2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal
calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.

(3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan

Khusus untuk pelarang tes calistung ada di pasal 69 ayat (5)

Dhanang Sasongko
- Direktur PAUD Institute
- Sekjen Komnas Anak

Semoga bermanfaat, Jabat Erat Intipendidikan.com 

Tuesday, 28 March 2017

Berikut Ketentuan UNPK Gelombang II 2017

Intipendidikan.com - Pendidikan Kesetaraan dan Sekolahrumah. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) dilaksanakan dalam dua gelombang. Masalahnya dalam Pedoman Operasional Prosedur (POS) Ujian Nasional belum diatur secara gamblang mengenai ketentuan peserta UNPK gelombang II yang direncanakan diselenggarakan pada bulan Oktober 2017.


Uraian dalam “Buku Saku Tanya Jawab Ujian Nasional” yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dapat menjelaskan ketentuan tersebut.

Siapa yang berhak mengikuti UN pendidikan kesetaraan gelombang II?

Dengan tidak adanya UN susulan untuk pendidikan kesetaraan, maka diadakan UN gelombang kedua. Peserta yang bisa mengikuti UN gelombang II adalah (1) warga belajar yang telah memenuhi persyaratan UN, namun belum ikut sama sekali pada gelombang pertama, (2) warga belajar yang yang belum menempuh mata ujian secara tuntas pada gelombang pertama karena sakit atau alasan lain, atau (3) warga belajar yang belum mencapai kriteria pada mata ujian tertentu pada gelombang pertama.

Ada pihak yang mengkhawatirkan dengan adanya gelombang kedua ini ada peluang bagi PKBM untuk membuka pendaftaran peserta UN meskipun belum mengikuti proses pembelajaran. Bagaimana jika hal ini terjadi?

Untuk menjadi peserta UN pendidikan kesetaraan, ada persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya adalah telah mengikuti proses pembelajaran yang dibuktikan dengan laporan hasil penilaian. Jika persyaratan belum dipenuhi, PKBM/SKB tidak boleh mengikutkan peserta tersebut untuk ikut ujian. Selama persyaratannya dipenuhi, PKBM/SKB boleh memproses pendaftaran.

Kapan dibuka pendaftaran gelombang  II? Bagaimana mekanisme dan prosedur pendaftaran UN pendidikan kesetaraan gelombang II?

Dalam POS ini memang belum diatur secara detail, termasuk kriteria peserta yang boleh ikut UN pendidikan kesetaraan gelombang II. Ketentuan tentang hal ini akan diatur lebih lanjut oleh BSNP.

Semoga bermanfaat, Jabat Erat Intipendidikan.com

Sumber: Buku Saku Tanya Jawab Ujian Nasional Tahun 2016/2017 disusun oleh BSNP

Edaran Pendataan Anak Usia Sekolah Yang Tidak Sekolah (ATS)

Intipendidikan.com - assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sesuai dengan program nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan amanat Presiden tentang pemberian Program Indonesia Pintar (PIP) bagi anak sekolah dan anak usia sekolah yang tidak sekolah usia 6-21 tahun (ATS) yang mengikuti program kesetaraan dan kursus keterampilan.


Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI berupaya untuk memfasilitasi daerah dalam pemberian PIP bagi peserta didik program kesetaraan (paket A, B dan C) dan kursus keterampilan.

ATS yang mengikuti program kesetaraan dan memperoleh PIP akan memperoleh dana bantuan opersional pembelajaran (BOP) yang digunakan untuk proses pembelajaran dan dana PIP untuk membantu urusan personal peserta didik.

Program Indonesia Pintar Bagi Anak Tidak Sekolah
Adapun tujuan pemberian PIP adalah:

Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah.
Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat (kaya & miskin, laki-laki & perempuan, perkotaan & perdesaan, serta antar daerah)
Meningkatkan kesiapan peserta didik kesetaraan untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Semoga bermanfaat, Jabat Erat Intipendidikan.com 

Sunday, 26 March 2017

Jepang Undang 17 Guru SMK Indonesia

Intipendidikan.com - Pemerintah Jepang mengundang 13 guru SMK dan empat staf terkait dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk berkunjung ke Jepang pada 20-28 Maret 2017. Dalam kunjungan ini, para guru akan meninjau National Institute of Technology (KOSEN) dan mengadakan tukar pendapat.

Adapun sekolah-sekolah yang turut dalam program ini adalah SMK Mitra Indutri MM2100, SMKN 2 Surakarta, SMK Negeri 1 Karawang, SMKN 13 Bandung, SMKN 1 Batam, SMKN 11 Bandung, SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, SMKN 1 Kediri, SMK Wikrama Bogor, SMK Negeri 2 Klaten, SMKN 1 Cilegon, dan PPPPTK BOE MALANG.

Di Jepang, para peserta program akan mengunjungi National Institute of Technology (Kokuritsu Koutou Senmon Gakko Kikou, KOSEN) dan akan mendengarkan penjelasan mengenai jenjang pendidikan Koutou Senmon Gakko atau Kosen di Jepang (seperti Politeknik di Indonesia).

Para peserta juga akan mendapatkan kesempatan konsultasi tentang permasalahan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memasukkan kurikulum Kosen ke kurikulum SMK di Indonesia.

Selain itu, para peserta juga akan diajak berkunjung ke perusahaan yang telah menampung banyak lulusan Kosen Jepang, dengan tujuan agar para peserta dapat memahami lebih dalam tentang pendidikan Kosen di Jepang.

Program kunjungan ini dilaksanakan berdasarkan hasil pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Perdana Menteri Jepang, Bapak Shinzo Abe, yang telah dilaksanakan pada bulan Januari 2017.

Dari pertemuan itu, kedua pemimpin negara telah menyetujui untuk membina sumber daya manusia yang akan memainkan peranan penting dalam dunia industri di masa depan, guna mempererat hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dan melengkapi antara Jepang dan Indonesia.

Semoga bermanfaat, Jabat Erat Intipendidikan.com 

Friday, 24 March 2017

Berikut Daftar Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2017

Intipendidikan.com - Penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2017 menggunakan hasil verifikasi calon peserta tahun 2016 dan calon dibagi menjadi dua kelompok berikut :


Calon peserta dengan status verifikasi tahn 2016 adalah sudah disetujui A1, diambil sesuai kuota. Selanjutnya status verifikasi sekarang bagi kelompok ini disebut peserta.
Peserta tidak lulus PLPG dengan status akhir selain TL (tidak lulus) dan GTA (gugur tanpa alasan). Status verifikasi sekarang kelompok ini disebut calon peserta.

Bagi kelompok status verifikasi peserta, harap memastikan berkas masih lengkap di LPMP. Sedangkan bagi kelompok status verifikasi silahkan calon pesertamelengkapi ulang berkas dokumen untuk sertifikasi ke Dinas Kabupaten/Kota masing masing dan Dinas Propinsi bagi guru dikmen

UTN Ulang 1

Pelaksanaan UTN Ulang 1 sedang dalam proses persiapan tempat dan jadwal pelaksanaan. Cetak kartu peserta ujian dapat dilakukan oleh guru yang bersangkutan melalui halaman ini jika jadwal pelaksanaan sudah selesai ditetapkan

Informasi pelaksanaan penetapan calon peserta sertifikasi guru tahun 2017 dan pengaturan jadwal UTN Ulang 1 silahkan klik tautan terkait.

BUKA DISINI

Cek : Daftar Peserta atau Calon Peserta

BUKA DISINI

Cek : Peserta UTN Ulang, tempat dan Jadwal pelaksanaan

BUKA DISINI

Semoga bermanfaat, Jabat Erat Intipendidikan.com 

Permendikbud Nomor 8 tahun 2017, Guru Honorer Sekolah Negeri Wajib Dapat SK Pemda, ini Penjelasannya

Intipendidikan.com -  Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2017 Tanggal 1 Maret guru honorer besar kemungkinan akan mendapat SK dari Pemerintah Daerah.


Dengan adanya SK Pemerintah Daerah, maka bagi guru yang belum memiliki NUPTK akan berkesempatan untuk mengajukan NUPTK. Dan bagi guru yang sudah memiliki NUPTK dan belum bersertifikat pendidik akan mendapat kesempatan mengikuti sertifikasi.

Penjelasan terkait guru honorer sekolah negeri wajib mendapat SK dari pemerintah daerah terdapat dalam uraian pada komponen pembayaran guru sebagai berikut :

Pembayaran Honor:
1. Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM).
2. Tenaga administrasi (tenaga yang melaksanakan administrasi sekolah termasuk melakukan tugassebagai petugas pendataan Dapodik), termasuk tenaga administrasi BOS untuk SD.
3. Pegawai perpustakaan.
4. Penjaga sekolah.
5. Petugas satpam.
6. Petugas kebersihan.

Keterangan:
1. Batas maksimum penggunaan dana BOS untuk membayar honor bulanan guru/tenaga kependidikan dan non kependidikan honorer di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebesar 15% (lima belas persen) dari total BOS yang diterima, sementara di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat maksimal 50% (lima puluh persen) dari total BOS yang diterima;

2. Guru memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV;
3. Bukan merupakan guru yang baru direkrut setelah proses pengalihan kewenangan; dan
4. Guru honor pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a wajib mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah dan disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) melalui Sekretaris Jenderal berdasarkan usulan dari dinas pendidikan provinsi dengan menyertakan daftar data guru hasil pengalihan kewenangan yang meliputi jumlah guru, nama guru, dan mata pelajaran yang diampu, dan sekolah yang menjadi satuan administrasi pangkalnya.

Demikian,  semoga bermanfaat.  Jabat Erat Intipendidikan.com. 

Wednesday, 22 March 2017

UN Jadi Penentu Kelulusan bagi Peserta Pendidikan Kesetaraan

Intipendidikan.com -  Kemendikbud, Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) tahun 2017 akan dilaksanakan dengan dua metode, yaitu berbasis komputer dan berbasis kertas dan pensil. Yang membedakan antara UNPK dengan UN pada pendidikan formal adalah, UN pada pendidikan formal tidak menjadi penentu kelulusan, sedangkan pada pendidikan nonformal, UN menjadi penentu kelulusan melalui UN Pendidikan Kesetaraan.


 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD dan Dikmas) Harris Iskandar mengatakan, peran UN bagi peserta pendidikan kesetaraan sangat penting, karena menentukan kelulusan. Kebijakan bahwa UN tidak menjadi penentu kelulusan hanya berlaku bagi peserta pendidikan formal.

Harris menuturkan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan pemerintah untuk melakukan penilaian bagi pendidikan kesetaraan. Hingga saat ini, ujian yang digunakan untuk melakukan penilaian tersebut adalah Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK).

“Karena itu menjadi penting untuk lulus UN bagi peserta didik nonformal agar menjadi setara dengan mereka yang menempuh pendidikan formal,” ujar Harris saat Rapat Koordinasi Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (20/3/2017).

Hal senada juga diungkapkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno. “Jadi kalau UN sebagai penentu kelulusan di ujian kesetaraan, maka hasilnya bisa lulus atau tidak lulus,” katanya di kesempatan yang sama.

Totok mengatakan, pelaksanaan UN Pendidikan Kesetaraan pada tahun 2017 akan dibagi menjadi dua gelombang untuk mengoptimalkan penerapan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Dengan begitu, diharapkan ada kolaborasi antarlembaga pendidikan, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), untuk berbagi sumber daya (sharing resources) dengan lembaga lain dalam hal fasilitas komputer.

“Gelombang pertama (UNPK) mulai 15 April nanti, selama dua minggu, pada hari Sabtu dan Minggu. Kemudian gelombang kedua, yaitu Oktober,  diperuntukkan bagi yang belum berkesempatan di gelombang pertama. Harapannya, gelombang kedua itu bisa UNBK seluruhnya,” ujar Totok.

Kemendikbud menggelar Rakor UN Pendidikan Kesetaraan pada Senin (20/3/2017) untuk melakukan finalisasi data peserta UNPK di daerah-daerah mengenai pilihan UNBK atau UN berbasis kertas dan pensil. Dari total 7,73 juta peserta UN pada tahun 2017, terdapat sekitar 385-ribu peserta UNPK yang terdiri dari 135-ribu peserta didik paket B, dan 250-ribu peserta didik Paket C.


Rakor UNPK juga dihadiri Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Erika Budiarti Laconi. Erika mengatakan, UNPK hanya bisa dilaksanakan oleh satuan pendidikan terakreditasi. “Bagi satuan pendidikan yang belum terakreditasi bisa menginduk ke PKBM atau satuan pendidikan lain yang terakreditasi,” katanya.

Semoga bermanfaat,  Jabat Erat Intipendidikan.com. 

Tuesday, 21 March 2017

Jadwal Cut Off BOS Triwulan 2 Tahun 2017

Intipendidikan.com -  Assalamualaikum warrahmatullahi wabarrakatuh,  selamat malam sahabat Intipendidikan.com dimanapun berada,  semoga kita semua selalu dalam lindungan ALLAH SWT,   berikut kami sampaikan batas pengimputan data BOS Triwulan 2 atau CUT OFF BOS triwulan 2 2017. Berikut info lengkapnya.



Yang terhormat,

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota
Kepala Sekolah SD, SMP, SLB, SMA dan SMK
Operator Dapodik
Di Seluruh Nusantara

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dalam rangka untuk menyiapkan data sebagai dasar alokasi dana BOS Triwulan 2 (April – Juni Tahun 2017) maka akan dilakukan pengambilan data (Cut-off) dari Dapodikdasmen pada tanggal 30 April 2017, Pukul 23.59 WIB. Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:


1. Data siswa yang akan terhitung adalah data siswa pada semester 2 (Genap) Tahun Ajaran 2016/2017.

2. Data Rombongan Belajar harus diisi dengan lengkap dan benar.

3. Khususnya untuk SMA dan SMK harus memperhatikan pengisian data program pengajaran/program keahlian/paket keahian. Berikut ketentuan pengisian data program pengajaran/program  keahlian/paket keahian untuk SMA dan SMK:

A. SMA KTSP 2006

1) Untuk Kelas X

    - Kurikulum pilih SMA KTSP UMUM, maka program pengajaran pilih UMUM

2) Untuk Kelas XI dan XII

    - Kurikulum pilih SMA KTSP IPA, maka program pengajaran pilih Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

    - Kurikulum pilih SMA KTSP IPS, maka program pengajaran pilih Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

    - Kurikulum pilih SMA KTSP BAHASA, maka program pengajaran pilih Bahasa


B. SMA Kurikulum 2013

Berlaku untuk kelas X, XI dan XII

    - Kurikulum pilih SMA 2013 MIPA, maka program pengajaran pilih MIPA

    - Kurikulum pilih SMA 2013 IPS, maka program pengajaran pilih Ilmu Pengetahuan Sosial

    - Kurikulum pilih SMA 2013 Bhs & Budaya, maka program pengajaran pilih Bahasa dan Budaya


C. SMK KTSP

    - Kelas X, XI dan XII = Paket Keahlian



D. SMK Kurikulum 2013

    - Kelas X = Program Keahlian

    - Kelas XI dan XII = Paket Keahlian

4. Data Rombongan Belajar dengan jenis rombel REGULER dan TERBUKA (untuk SD, SMP, SLB) serta jenis rombel KELAS (untuk SMA, SMK) harus diisikan WALI KELAS

5. Rombongan Belajar harus diisikan lengkap sampai dengan data anggota rombel dan pembelajaran.

6. Data siswa disarankan melalui proses verifikasi dan validasi NISN pada layanan vervalpd.data.kemdikbud.go.id (khusus untuk SMA menjadi prasyarat/diharuskan).

Untuk itu dihimbau sekolah untuk segera melakukan  proses sinkronisasi data  pada semester 2 (genap) Tahun Pelajaran 2016/2017 dengan memperhatikan kelengkapan dan kevalidan datanya. Apabila data yang diisikan tidak lengkap maka TIDAK AKAN TERHITUNG untuk penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dalam rangka terus meningkatkan kualitas data, maka sekolah juga dihimbau untuk segera menuntaskan proses VervalPD (http://vervalpd.data.kemdikbud.go.id/) dan VervalPTK (vervalptk.data.kemdikbud.go.id/). Pengajuan perubahan data (nama, nama ibu kandung, tempat lahir, tanggal lahir) untuk Peserta Didik pada VervalPD dan untuk PTK pada VervalPTK, dapat di approval/setujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Propinsi. Sedangkan pengajuan perubahan NISN pada VervalPD dan perubahan NUPTK pada VervalPTK, approval/persetujuan dilakukan oleh PDSPK. Panduan VervalPD dan VervalPTK selengkapnya dapat diunduh pada laman : http://sdm.data.kemdikbud.go.id/index.php?r=site/panduan.

Demikian informasi yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu serta teman-teman operator sekalian, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Satu Data,

Admin Dapodikdasmen

Demikian,  semoga bermanfaat Jabat Erat Intipendidikan.com 

Kemenag Siap Sinergi dengan KEIN Kembangkan Skill Wirausaha Santri

Intipendidikan.com - Kementerian Agama mengaku tertarik dengan gerakan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) untuk mendorong para santri menjadi wirausaha dan berkecimpung di industri kreatif. Kemenag bahkan siap menjalin sinergi dengan KEIN untuk tujuan tersebut.


"Kami tertarik untuk bekerjasama dengan KEIN. Sekarang ini awarness atau kesadaran pesantren akan pentingnya life skill, selain tentunya pendalaman ilmu agama, juga semakin meningkat. Antusiasme dunia pesantren dalam hal ini juga semakin tinggi," terang Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin di Jakarta, Selasa (21/03).

"Saya akan meminta Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren untuk segera menjajaki kemungkinan itu secepatnya," tambahnya.

Menurut Kamaruddin, penjajakan diperlukan utamanya untuk bisa memahami format sinergi hingga nantinya berujung pada adanya MoU. Adapun sinergi yang diharapkan adalah program yang berdampak pada dua hal sekaligus, yaitu: peningkatan kompetensi pesantren dalam menghasilkan santri dengan kompetensi life skill dan peningkatan kompetensi pesantren sebagai lembaga yang mengembangkan industri kreatif.

"Pesantren memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan daya saing ekonomi nasional dengan mengembangkan sejumlah life skil. Kita akan memberi afirmasi pengembangan kompetensi life skill di pesantren. Pengembangan industri kreatif salah satu yang menarik dan berpotensi dikembangkan," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Pokja Industri Kreatif KEIN Irfan Wahid mengatakan, Presiden berharap sektor industri kreatif di pesantren semakin maju agar dapat ikut menopang ekonomi secara nasional. "Keinginan Presiden Jokowi agar pesantren dapat menjadi penopang ekonomi nasional begitu tinggi. Saya mencoba mendorong hal itu melalui sektor industri kreatif dan wirausaha santri," katanya, Senin (20/03).

Menurutnya banyak hal yang bisa dilakukan para santri untuk belajar wirausaha dengan produk yang berbeda serta memiliki keunikan. Syaratnya, para santri tidak lekas putus asa dalam mengembangkan usaha, serta selalu membuka wawasan, tekun, dan tidak mudah menyerah.

Semoga bermanfaat, Jabat Erat Intipendidikan.com 

Monday, 20 March 2017

845 Ribu Siswa SMK akan Ikuti Pendidikan dari Industri

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mulai menjalankan program pendidikan vokasi industri bagi siswa dan guru sekolah menengah kejuruan (SMK). Program ini ditargetkan memberikan fasilitas praktik kerja industri bagi 845 ribu siswa SMK hingga tahun 2019.


Peluncuran program pendidikan vokasi industri berlangsung di pabrik alas kaki PT Dwi Prima Sentosa, Desa Sedati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Selasa (28/2/2017). Peluncuran program ini dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan istri Mufidah Jusuf Kalla, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menperin Airlangga Hartarto, Gubernur Jatim Soekarwo, para walikota dan bupati di Jatim, para pimpinan perusahaan industri dan kepala SMK.

"Sekarang SDM industri sudah masuk katergori demand driven, permintaan dari dunia usaha makin lama makin besar. Untuk itu diperlukan program strategis untuk memastikan industri Indonesia makin menyerap tenaga kerja," kata Airlangga.

Oleh sebab itu, lanjut Airlangga, Kemenperin meluncurkan program pendidikan vokasi industri. Menurut dia, program ini merupakan implementasi Inpres No 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dalam menungkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia.

"Tugas Kemenperin meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha, memberi akses lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan praktik kerja lapangan dan program magang industri bagi guru SMK," ujarnya.

Peluncuran program pendidikan vokasi industri ini juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman 5 menteri, yakni Menperin, Mendikbud, Menriset Dikti, Menaker, dan Menteri BUMN. Sebagai tahap awal, kata Airlangga, program ini diterapkan di Jatim yang melibatkan 49 perusahaan industri dan 214 SMK.

"Selanjutnya secara bertahap diluncurkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten. Target kami sampai 2019, menyentuh 1.775 SMK meliputi 845.000 siswa kerja sama dengan 355 perusahaan industri," terangnya.

Sebagai kelanjutan program pendidikan vokasi industri ini, kata Airlangga, akan dilakukan penyelarasan kurikulum pendidikan sesuai kebutuhan industri, penyediaan workshop, laboratorium dan teaching factory untuk praktik kerja industri siswa dan magang industri bagi guru SMK. Selain itu, akan dilakukan penyediaan instruktur dan silver expert dari industri, pembangunan infrastruktur kompetensi di SMK, serta pemberian sertifikat perusahaan industri kepada siswa SMK.

"Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan kerjasama dengan Kemenristek Dikti tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi di luar kampus utama bekerjasama dengan industri. Program tambahan ini untuk menambah kompetensi lulusan SMK selama setahun setara dengan D1," cetusnya.

Tak hanya itu, tambah Airlangga, upaya peningkatan SDM juga melalui program diklat dengan sistem 3 in 1 (pelatihan sertifikasi kompetensi penempatan kerja). Tahun ini ditargetkan 22 ribu orang mengikuti program tersebut. Sementara tahun 2017 ditargetkan menyentuh 162 ribu orang.

Pada pembukaan diklat pertama hari ini, diikuti 300 orang. Terdiri dari operator mesin industri garmen 80 orang akan ditempatkan di PT Sritex Sukoharjo, diklat elektronika 50 orang akan ditempatkan di PT Yamaha Electronics Manufacturing Pasuruan, diklat alas kaki 100 orang akan ditempatkan di PT Dwi Prima Sentosa di Ngawi, diklat welding galangan kapal 70 orang PT PAL, PT Dumas Tanjung Perak Shipyard, PT Adiluhung, PT Lamongan Marine Industry, dan PT Komatsu Indonesia.

"Sejak 2014, sudah ada 483 peserta diklat welding galangan kapal, mereka dikirim ke Jepang 61 orang untuk magang 3 tahun di Mitsui Engineering Shipbuilding," tandasnya.

Sementara Gubernur Soekarwo menyambut baik peluncuran pendidikan vokasi industri di Jatim. Sebagai provinsi dengan 30% merupakan kawasan industri, pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo ini berharap ada peningkatan kualitas tenaga kerja.

"Tahun 2017, pelatihan kerja 28.000 angkatan kerja, 27.060 di UPT Pelatihan Kerja Jatim dan BLK Kabupaten dan kota, 60 orang pelatihan yang bekerjasama dg TNI AL, pemagangan 8.080 orang dengan dunia industri. Pengusahaa setuju untuk ditambah lagi," terang Airlangga

Sunday, 19 March 2017

Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Tentang Pembelian Buku Teks Pelajaran Bagi Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2017/2018

Intipendidikan.com - Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Tentang Pembelian Buku Teks Pelajaran Bagi Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2017/2018


Yth.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota
Kepala Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013
di Seluruh Indonesia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dalam rangka memberikan arahan dan pedoman bagi sekolah pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2017/2018 dalam proses pemesanan buku teks pelajaran Kurikulum 2013 kelas 1, 4, 7 dan 10, pada Semester 1 Tahun Pelajaran 2017/2018, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 06/D/KR/2017, Tentang Pembelian Buku Teks Pelajaran Bagi Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2017/2018.

Dalam surat edaran disebutkan bahwa pemesanan buku teks pelajaran Kurikulum 2013 kelas 1, 4, 7 dan 10, pada Semester 1 Tahun Pelajaran 2017/2018 yang menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), wajib dilakukan secara daring (online shopping)  melalui laman e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dengan transaksi cashless, dan dilaksanakan sebelum tanggal 30 Juni 2017.

Pelaksanaan belanja daring (online shopping) wajib dilakukan kepada penyedia dan harga yang sudah ditetapkan oleh LKPP. Surat edaran selengkapnya dapat diunduh pada lampiran berita ini.

Sehubungan dengan proses pembelian buku teks Kurikulum 2013 secara daring (online shopping) ini, petunjuk dan tata caranya telah diunggah pada laman Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah pada tanggal 2 Juli 2016 (http://dikdasmen.kemdikbud.go.id/index.php/sekolah-pelaksana-k13-sudah-bisa-pesan-buku-melalui-laman-lkpp/).

Demikian informasi yang kami sampaikan dan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Satu Data,

Admin Dapodikdasmen

Semoga bermanfaat, Jabat Erat Intipendidikan.com 

Saturday, 18 March 2017

Resmi Jadi Lembaga Sertifikasi Profesi, Kini P4TK dan LP3TK Dapat Sertifikasi Guru SMK

 SMK  Intipendidikan.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meresmikan sebanyak enam Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), dan satu Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LP3TK) sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 2 atau LSP-P2.


Yaitu P4TK Bidang Pertanian di Cianjur; P4TK Bidang Seni dan Budaya di Yogyakarta; P4TK Bidang Bisnis Pariwisata di Sawangan Depok; P4TK Bidang Mesin dan Teknik Industri di Bandung; P4TK Bidang Otomotif dan Elektronika di Malang; P4TK Bidang Bangunan dan Listrik di Medan, dan LP3TK Bidang Kelautan Perikanan dan Teknik Informasi di Gowa Makassar. Peresmian ditandai dengan penyerahan sertifikat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) kepada Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjelaskan ketujuh P4TK tersebut akan berfungsi sebagai perpanjangan tangan BNSP untuk menyertifikasi keterampilan, dan kompetensi para guru SMK. “Pada revitalisasi SMK, ada dua aspek penguatan yaitu aspek formalisasi dan substansialisasi. Kehadiran BNSP dalam rangka penguatan aspek formalitas sehingga lembaga P4TK kita sudah sah sebagai perpanjangan tangan BNSP, sebagai lembaga sertifikasi keterampilan dan kompetensi SMK,” ujar Mendikbud Muhadjir, saat peresmian P4TK sebagai LSP-P2, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (13-3-2017).

LSP-P2 merupakan LSP yang didirikan oleh industri atau instansi dengan tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap sumber daya manusia (SDM) lembaga induknya, SDM dari pemasoknya, dan/atau sumber daya manusia dari jejaring kerjanya, sesuai ruang lingkup yang diberikan BNSP.

Sumarna Surapranata, selaku Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud, menjelaskan peresmian P4TK ini, sebagai langkah penyiapan guru dan tenaga kependidikan SMK yang terampil dan berkualitas, ditinjau dari aspek penguasaan materi, kompetensi, dan ketrampilan sesuai dengan amanat Nawacita, yaitu menyiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing.

“Sejak beberapa bulan lalu, Kemendikbud telah menyiapkan P4TK sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak kedua, yaitu lembaga yang dapat menyertifikasi para guru kita sampai ke level 4. Sehingga, mulai hari ini, P4TK dapat memberikan lisensi atas nama badan (BSNP), dapat menyertifikasi guru SMK agar mendapatkan sertifikasi profesinya,” ujar Pranata.

Sumarna F. Abdurrahman, Kepala BNSP, mengapresiasi langkah Kemendikbud untuk mensertifikasi kompetensi guru melalui P4TK sebagai LSP-P2. “Selama dua tahun, upaya sertifikasi bagi SMK baru terfokus pada sertifikasi lulusan SMK, dan penyiapan LSP-P1,” ujarnya. Sehingga, ujar Abdurrahman, kerja sama Kemendikbud khususnya Ditjen GTK untuk upaya sertifikasi guru sangat kami apresiasi karena bisa terealisir melalui institusi P4TK sebagai LSP-P2.

Skema sertifikasi kompetensi berupa metode uji kompetensi untuk menilai kompetensi secara tertulis, lisan, praktik, pengamatan dan cara lain yang andal dan objektif.

Dirjen Pranata berharap, adanya tambahan kejuruan bagi P4TK yang berwenang sebagai LSP-P2. “Mudah-mudahan bertambah lagi kejuruan (SMK) yang akan disertifikasi bagi guru-guru kita,” ujarnya.

Mendikbud berharap peresmian P4TK sebagai LSP-P2 dapat memecahkan masalah kekurangan guru, dan tenaga pengajar bagi siswa SMK, terutama yang berasal dari lingkungan industri. “Nantinya, saya harap, para pelaku industri yang sudah memiliki banyak pengalaman, ingin mengajar, tapi tidak memiliki sertifikat mengajar dapat melalui jalur P4TK,” ujarnya. Untuk itu, P4TK bisa memberikan sertifikat kepada para pegawai dari dunia industri yang ingin mengabdi menjadi tenaga guru.

Dirjen Pranata menjelaskan sebanyak 91.861 orang guru SMK yang dibutuhkan akan dipenuhi tahun 2019. Implementasinya, jumlah tersebut akan dipenuhi melalui sertifikasi P4TK sebagai LSP-P2. “Maka LSP dapat menguji, jadi dari dunia industri dari para pekerja dan profesi bisa diberikan lisensi. Prosesnya per semester per tahun,” pungkas Pranata.

Semoga bermanfaat, Jabat Erat Intipendidikan.com 

Friday, 17 March 2017

Begini Cara Mengecek Penyaluran Dana BOS Tahun 2017

Intipendidikan.com-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka informasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 secara online. Ini merupakan bentuk transparasi penyaluran dana BOS sehingga masyarakat dapat mengawasinya. Siapapun dapat melihat besaran dana BOS yang telah disalurkan pemerintah ke seluruh provinsi se-Indonesia yang kemudian disalurkan ke sekolah-sekolah yang ada di daerahnya. Jumlah dana BOS yang diterima sekolah dan tanggal penyaluran dan penggunaannya.

Cara Melihat Informasi Penyaluran Dana BOS Tahun 2017

1. Kunjungi laman situs http://salur.bos.kemdikbud.go.id

2. Pilih tahun penyaluran dana BOS, akan tampil seperti ini:


3. Klik nominal jumlah dana BOS pada provinsi yang ingin dilihat, maka muncul nama-nama sekolah yang sudah menerima dana BOS dengan rincian nominal dan tanggal penyaluran.

4. Anda dapat memanfaatkan menu Search untuk mencari sekolah. Dengan mengetik nama sekolah kemudian tekan enter.

Seperti tahun sebelumnya, penyaluran atau pencairan dana BOS tahun 2017 tiap sekolah disalurkan di awal triwulan didasarkan pada data Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Besar dana BOS tahun 2016 yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik. besar satuan biaya untuk tingkat SD adalah Rp 800.000,-/peserta didik/tahun.

BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah sebagai pelaksana program wajib belajar. Penerimanya adalah semua sekolah, baik negeri maupun swasta yang sudah terdata dalam sistem Dapodik. Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah. 

Penggunaan dana BOS harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Sekolah wajib membuat laporan keuangan dan memasukkan data penggunaan dana BOS setiap triwulan kedalam sistem online dalam rangka untuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana BOS.

Semoga bermanfaat, Jabat Erat Intipendidikan.com 

Wednesday, 15 March 2017

Ujian Nasional Madrasah Diikuti Lebih 1,4Juta Siswa MTs dan MA

Intipendidikan.com - Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaaan (KSKK) Madrasah M. Nur Kholis Setiawan mengatakan bahwa Ujian Nasional (UN) tahun ini akan diikuti lebih dari 1,4 juta siswa madrasah. Mereka terdiri lebih 1.015.179 siswa kelas IX (sembilan) Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 423.801 siswa kelas XII (dua belas) Madrasah Aliyah (MA).


"Pelaksanaan UN untuk MTs dan MA dilaksanakan dalam waktu yang berbeda. UN MTs dilaksanakan pada tanggal 2 - 8 Mei 2017, sedangkan pada 10 - 13 April 2017 untuk MA," ungkap M. Nur Kholis Setiawan di Jakarta, Selasa (14/03).

Menurut M Nur Kholis, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peserta UN MTs tahun ini secara nasional mengalami kenaikan sebesar 4,08%. Kenaikan lebih besar terjadi peserta UN MA, yaitu mencapai 13.62%.

Sama dengan tahun lalu, penyelenggaraan UN Madrasah tahun ini juga menggunakan 2 (dua) model, yaitu: Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) atau PBT (Paper Based Test). Penyelenggaraan UNBK diberlakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2015. Namun demikian, Kementerian Agama baru melaksanakannya pada tahun 2016 dan 2017.

"Pada tahun 2017 ini, UNBK akan diselenggarakan di 465 MTs Negeri dengan 97.281 siswa dan 1.585 MTs Swasta dengan 109.004 siswa," ujarnya.

"Untuk Madrasah Aliyah, UNBK akan diikuti 94.963 siswa dari 470 MAN, serta 186.999 siswa dari 1.888 MA swasta," tambahnya.

Ada empat mata pelajaran (mapel) MTs yang akan diujikan, yaitu: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam). UN MA juga mengujikan empat mapel, yaitu: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan mapel sesuai peminatan.

"Untuk mapel yang sesuai peminatan adalah IPA, IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), serta Bahasa dan Sastra dan Keagamaan," kata peraih Doktor di Bonn University-Jerman ini.

Semoga bermanfaat,  Jabat Erat Intipendidikan.com. 

Angka Partisipasi PAUD Bisa 100 Persen dengan BOP dan Dana Desa

Intipendidikan.com - Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) saat ini mencapai 72 persen. Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Harris Iskandar mengatakan, dari total 19 juta anak usia dini di Indonesia, baru sekitar 12 juta anak yang sudah mendapatkan layanan PAUD. Harris optimis APK PAUD akan cepat mencapai angka 100 persen dengan adanya Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk PAUD dan dana desa melalui kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.


“Kita mulai dengan BOP PAUD. Sekarang seluruh lembaga PAUD sudah kita berikan BOP. Tahun ini ada 3,5 trilyun (rupiah), tahun lalu 2,3 trilyun, dan tahun depan 4 trilyun. Dihitungnya setiap anak 600-ribuan,” ujarnya usai peringatan Hari Perempuan Internasional di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Harris mengatakan, BOP juga digunakan untuk melakukan pemetaan mengenai perlu atau tidaknya peraturan wajib belajar PAUD. Pemetaan PAUD melalui penyaluran BOP sudah dilakukan Kemendikbud selama dua tahun. BOP diharapkan dapat membantu penyelenggaraan PAUD secara nasional. “Kalau sudah mendapatkan BOP kita bisa memetakan secara jelas kapan bisa tercapai APK PAUD 100%. Karena tanpa pemetaan itu kita tidak bisa. Di pendidikan formal juga bisa bikin wajib belajar 9 tahun setelah dipetakan betul,” katanya.

Ia menuturkan, Kemendikbud juga sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, khususnya Ditjen Pembinaan Desa, mengenai rencana penggunaan dana desa. “Alhamdulilah sekarang sudah ada dana desa. Sekarang kan sudah bergulir dana desa, dan saya lihat indeks pembangunan desa ada juga program satu PAUD satu desa. Jadi kalau itu terlaksana, maka APK PAUD bisa mencapai 100% dengan cepat,” katanya.

Keputusan penggunaan dana desa, ujar Harris, dapat dilakukan melalui musyawarah desa. Perwakilan elemen masyarakat akan ikut dalam musyawarah desa, termasuk kaum perempuan atau ibu-ibu yang bisa membawa aspirasi pendidikan untuk anak-anaknya, terutama mengenai keberadaan PAUD di desa. “Jadi saya optimis sekali. Itu merupakan salah satu indikator kesejahteraan desa, ada infrastruktur pendidikan,” tutur Harris.


Sesuai Sustainable Development Goals (SDG), target tercapainya angka partisipasi PAUD 100 persen di seluruh dunia adalah tahun 2030. Harris optimis, Indonesia akan mencapai angka 100 persen sebelum tahun 2030. “Kita kan sudah meratifikasi SDG. Gol SDG nomor 4 itu salah satunya tentang PAUD.

Setiap anak laki-laki dan perempuan wajib mendapatkan layanan PAUD minimal satu tahun. Itu secara SDG kita sudah berkomitmen dengan dunia,” ujarnya. Karena itu ia optimis, tanpa memberlakukan peraturan wajib belajar untuk PAUD pun, melalui BOP dan Dana Desa, Indonesia akan cepat mencapai angka 100 persen untuk partisipasi PAUD dengan cepat sebelum tahun 2030.

Semoga bermanfaat, Jabat Erat Intipendidikan.com.